Jakarta (25/01) — Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, menyambut pentingnya rencana pemerintah untuk menata kembali struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui pengurangan jumlah entitas agar lebih efisien dan efektif.

Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus dilaksanakan dengan perencanaan yang matang, jelas, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap pelayanan publik dan roda perekonomian nasional.

Menurut Nevi, proses restrukturisasi BUMN perlu dilandasi oleh peta jalan yang komprehensif, mencakup prinsip transparansi, tahapan yang terukur, serta indikator kinerja yang jelas, sehingga setiap langkah dapat dipertanggungjawabkan dan dipahami oleh publik.

“Roadmap restrukturisasi harus transparan, bertahap, dan berbasis pada kebutuhan negara serta pelayanan publik,” ujarnya.

Politisi PKS ini juga menyoroti perlunya penetapan indikator kinerja utama (KPI) yang kuat dalam setiap fase penataan BUMN, agar tujuan efisiensi dan peningkatan kinerja dapat terwujud secara nyata.

Hal tersebut dinilainya penting untuk menghindari kebingungan di internal BUMN maupun instansi terkait, sekaligus memastikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sebagai wakil rakyat dari PKS, Nevi Zuairina menekankan bahwa peta jalan tersebut harus mencakup mitigasi risiko serta strategi pemulihan sosial dan ekonomi bagi pekerja dan masyarakat yang berpotensi terdampak perubahan struktur BUMN.

“Saya berharap pemerintah segera memformulasikan rencana yang jelas, sehingga proses pembenahan BUMN dapat berjalan efektif dan menghasilkan manfaat maksimal bagi bangsa dan negara,” tutup Nevi Zuairina.