Tangerang (24/01) — Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I, Alifudin, melakukan kunjungan kerja ke Ekowisata Keranggan, Kota Tangerang, Jumat (23/1/2026). Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda Komisi VII DPR RI untuk melihat langsung pengembangan sektor pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan.

Dalam kunjungan tersebut, Alifudin bersama pimpinan dan anggota Komisi VII DPR RI, di antaranya Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Daulay, serta Wakil Ketua Komisi VII Chusnunia Halim dan Saraswati Djojohadikusumo. Rombongan disambut oleh pengelola ekowisata dan perwakilan pemerintah daerah setempat.

Pada kesempatan itu, Alifudin menekankan pentingnya dukungan nyata dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pengembangan desa wisata. Ia mendorong agar akses pembiayaan bagi desa wisata, khususnya ekowisata seperti Keranggan, dapat dipermudah melalui skema pembiayaan yang ramah, inklusif, dan berkelanjutan. Menurutnya, kemudahan akses modal menjadi kunci agar desa wisata mampu berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain soal pembiayaan, Alifudin juga menyoroti rencana perpindahan lokasi Ekowisata Keranggan yang terdampak kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN). Ia menilai proses perpindahan tersebut harus dikawal dengan baik agar tidak merugikan masyarakat dan pengelola yang selama ini telah berkontribusi menjaga kelestarian lingkungan dan ekonomi lokal.

“Saya berharap ekowisata ini tetap terus berkembang dan tumbuh. Dengan adanya PSN, justru harus didorong agar tempat ini dapat menjadi destinasi wisata utama,” ujar Alifudin.

Alifudin berharap rencana perpindahan ekowisata tersebut dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Ekowisata Keranggan ke depan. Ia menegaskan bahwa dengan perencanaan yang matang, dukungan infrastruktur, serta kolaborasi lintas sektor, Ekowisata Keranggan dapat berkembang menjadi destinasi yang lebih baik dan berkelanjutan.

Dalam kunjungannya, Alifudin juga menyampaikan apresiasi kepada pengelola Ekowisata Keranggan yang telah melibatkan dan memberdayakan masyarakat difabel dalam pengelolaan ekowisata. Menurutnya, langkah tersebut merupakan contoh praktik baik pariwisata inklusif yang patut ditiru oleh destinasi wisata lain di Indonesia, karena tidak hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi juga pada nilai keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

“Saya bangga dengan upaya yang dilakukan. Ini merupakan contoh baik bagi semua, bagaimana masyarakat difabel dapat berdaya. Saya berharap ini dapat menjadi contoh bagi desa wisata lainnya,” tutup Alifudin.