Jakarta (23/01) — Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menilai langkah Presiden Prabowo Subianto yang berencana membangun kampus berbasis Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) serta kedokteran dengan mengadopsi kurikulum Cambridge sebagai upaya nyata mendongkrak kualitas pendidikan tinggi Indonesia yang masih tertinggal di kancah global. Namun, ia mengingatkan agar terobosan tersebut tidak menggerus karakter luhur dan budaya bangsa.

Politisi yang akrab disapa Fikri ini memaklumi cara pandang unik Kepala Negara terhadap sektor pendidikan nasional, mengingat data statistik menunjukkan posisi Indonesia yang masih cukup memprihatinkan di mata dunia.

Berdasarkan data UNESCO, kualitas pendidikan Indonesia tercatat berada di urutan ke-10 dari 14 negara berkembang. Sementara itu, tingkat literasi, numerasi, dan sains dalam penilaian Programme for International Student Assessment (PISA) oleh OECD menempatkan Indonesia di peringkat 70 dari 74 negara. Karena itu, perbaikan aspek fundamental, yakni sumber daya manusia, menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditunda.

Keseriusan pemerintah dalam membenahi kualitas sumber daya manusia sebelumnya telah terlihat melalui berbagai terobosan strategis, seperti pembentukan Sekolah Rakyat di bawah naungan Kementerian Sosial yang diperuntukkan bagi siswa kurang mampu dengan kurikulum khas, serta Sekolah Garuda di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi yang menyasar siswa berpotensi unggul untuk dihubungkan dengan jenjang pendidikan lebih tinggi. Seluruh program tersebut telah melalui kajian mendalam.

Terkait rencana terbaru mengenai pembangunan perguruan tinggi berbasis STEM dan kedokteran yang berkiblat pada standar pendidikan unggul dunia seperti Cambridge serta ekosistem pendidikan Inggris Raya atau Commonwealth, Fikri menilai hal tersebut dapat dipahami sebagai strategi akselerasi mutu pendidikan.

Menurutnya, langkah benchmarking ini logis diambil mengingat berdasarkan World University Ranking, perguruan tinggi terbaik di Indonesia saat ini baru mampu menempati peringkat 189 dunia. Karena itu, diperlukan intervensi standar internasional yang konkret untuk mengejar ketertinggalan tersebut.

Legislator dari Fraksi PKS ini menambahkan bahwa sejak tahun 2025 dunia pendidikan Tanah Air memang tengah bertransisi dari model konvensional yang cenderung teoretis menuju pendekatan STEM. Namun, ia menekankan pentingnya pengawalan bersama dari seluruh elemen masyarakat agar modernisasi sistem pendidikan ini tidak lantas mereduksi potensi unggul bangsa di bidang budaya yang menjadi identitas nasional.

“Yang penting, kita harus bersama-sama mengawal agar pendidikan ke depan tidak justru mereduksi potensi bangsa kita yang unggul di bidang budaya dan karakter budi luhur yang justru tidak dimiliki bangsa lain,” tegas Fikri, Jumat (22/1/2026), di Jakarta.

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan IX Jawa Tengah ini menutup pernyataannya dengan mengingatkan kembali amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3).

“Pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa di tengah gempuran standardisasi kurikulum global yang semakin kompetitif,” pungkasnya.