Jakarta (21/01) — Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Tifatul Sembiring, menegaskan bahwa tingginya serapan anggaran negara merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal tersebut disampaikan Tifatul dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Kementerian UMKM yang digelar Selasa (20/1) di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menanggapi paparan kinerja anggaran Kementerian UMKM, Tifatul menyoroti capaian serapan anggaran sebesar 97 persen. Menurutnya, masih ada pandangan keliru di masyarakat yang menganggap sisa anggaran besar sebagai prestasi.
“97 persen ini tinggi, dan itu bagus. Karena anggapan bahwa kalau sisa anggarannya banyak itu hebat, sebetulnya keliru. Budget itu secara teori ekonomi adalah trigger bagi pencapaian PDB,” ujar Tifatul Sembiring.
Ia menjelaskan bahwa belanja negara berfungsi sebagai pemicu aktivitas ekonomi yang dampaknya bisa berlipat ganda terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“PDB itu size ekonomi kita bisa lima sampai delapan kali lipat dari budget. Jadi anggapan bahwa tidak membelanjakan APBN itu bagus, itu tidak tepat,” tegasnya.
Selain soal anggaran, Tifatul juga mengapresiasi keterlibatan UMKM dalam rantai pasok yang dipaparkan Kementerian UMKM, yang telah melibatkan lebih dari 3.000 UMKM. Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan utama UMKM saat ini adalah soal akses pasar.
“Ini masalah market. Market memang perlu diperbanyak, baik yang online maupun yang offline. Kita tidak bisa hanya terpaku pada online saja, dua-duanya harus dikembangkan,” katanya.
Tifatul mendorong pemerintah untuk menghidupkan kembali konsep pasar-pasar rakyat berbasis wilayah, seperti yang diterapkan di beberapa negara lain, dengan penjadwalan hari pasar dan dukungan kebijakan yang memudahkan UMKM.
“Dulu kita punya pasar Minggu, pasar Senin, pasar Jumat. Ini sebetulnya bagus untuk membagi pasar dan memberi ruang UMKM. Di beberapa negara bahkan zero tax untuk pasar rakyat, ini sangat menguntungkan UMKM kecil,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung fenomena menurunnya aktivitas perdagangan offline yang ditandai dengan munculnya “mal hantu” di sejumlah kawasan perdagangan besar.
“Sekarang banyak mal yang sepi, hanya bagian depan yang hidup. Ini terjadi di Blok M, Tanah Abang, Senen. Padahal orang tetap belanja, pakai baju baru, sepatu baru. Artinya ada pergeseran yang perlu diantisipasi,” ujar Tifatul.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius dari Kementerian UMKM agar pelaku usaha offline tidak semakin terpinggirkan di tengah perubahan pola konsumsi masyarakat.
Menutup pernyataannya, Tifatul berharap Kementerian UMKM dapat merumuskan kebijakan yang lebih adaptif, seimbang antara penguatan pasar digital dan kebangkitan kembali perdagangan offline, demi menjaga keberlanjutan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional.
“UMKM ini fondasi ekonomi kita. Kalau market-nya kuat, baik online maupun offline, maka UMKM akan bertahan dan ekonomi rakyat akan bergerak,” pungkas Tifatul Sembiring.