Subang (21/01) — Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat IX (Sumedang, Majalengka, Subang), Ateng Sutisna, mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Subang dalam mengoordinasikan program revitalisasi tambak di wilayah Pantura sebagai respons strategis terhadap dampak perubahan iklim, sekaligus upaya mengatasi stagnasi ekonomi masyarakat pesisir.
Menurut Ateng Sutisna, program revitalisasi tambak tidak hanya menyasar peningkatan kesejahteraan petani tambak dan produktivitas perikanan daerah, tetapi juga membuka peluang penguatan ekonomi biru serta pengelolaan nilai ekonomi karbon berbasis komunitas. Pendekatan ini dinilai sejalan dengan arah kebijakan nasional menuju pembangunan rendah karbon dan berkelanjutan.
“Perubahan iklim telah mempercepat kenaikan muka air laut dan meningkatkan frekuensi banjir rob di pesisir utara Subang. Ini bukan lagi ancaman masa depan, melainkan krisis yang sudah dirasakan langsung oleh masyarakat. Tambak terendam, infrastruktur desa rusak, dan produktivitas perikanan menurun,” ujar Ateng.
Ia menegaskan bahwa, dalam konteks tersebut, revitalisasi tambak melalui perbaikan tata ruang pesisir dan pengalihan komoditas budidaya merupakan bentuk adaptasi iklim yang konkret dan terukur, sekaligus langkah perlindungan terhadap sumber penghidupan masyarakat pesisir. Selama bertahun-tahun, lanjutnya, masyarakat Pantura Jawa kerap menjadi kelompok paling rentan, namun paling terpinggirkan dalam kebijakan iklim nasional.
“Banjir rob yang semakin sering bukan hanya merendam rumah dan tambak, tetapi menghancurkan mata pencaharian petani, memperlebar kemiskinan struktural, serta menimbulkan kerugian ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan biaya pencegahannya,” jelasnya.
Ateng menilai pengalihan dari budidaya udang yang kurang optimal menuju pengembangan ikan nila air payau merupakan pilihan adaptif yang tepat. Komoditas ini dinilai lebih tahan terhadap perubahan salinitas dan dinamika pasang surut, memiliki potensi pasar yang stabil, produktivitas lebih tinggi, serta memungkinkan pengelolaan tambak yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tanpa dukungan fiskal nasional dan kebijakan afirmatif, program revitalisasi tambak berisiko berhenti sebagai proyek percontohan, sementara krisis iklim terus meluas dan menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang lebih besar.
Lebih jauh, revitalisasi tambak Pantura Subang dinilai menyimpan potensi ekonomi biru yang belum dimanfaatkan secara optimal. Penataan ulang tambak yang terintegrasi dengan vegetasi pesisir, seperti mangrove, dan sistem perikanan berkelanjutan berpotensi meningkatkan serapan karbon alami serta memperkuat ketahanan pesisir.
“Dengan pendekatan ini, kawasan tambak tidak lagi dipandang sebagai sumber degradasi lingkungan, melainkan sebagai aset karbon bernilai ekonomi. Masyarakat pesisir berpeluang memperoleh pendapatan tambahan dari jasa lingkungan dan skema kredit karbon, bukan hanya dari hasil panen ikan,” ungkap Ateng.
Skema tersebut membuka peluang agar petani tambak memperoleh manfaat ganda, baik dari sektor produksi perikanan maupun dari jasa lingkungan berupa perlindungan pesisir, penyerapan karbon, dan pengurangan risiko bencana. Jika dikembangkan secara konsisten, ekonomi biru berbasis masyarakat dapat menjadi instrumen keadilan iklim, di mana warga pesisir yang paling terdampak perubahan iklim justru menjadi aktor utama penghasil solusi.
Meski demikian, Ateng menegaskan bahwa peluang tersebut memerlukan payung hukum dan mekanisme nasional yang jelas agar masyarakat pesisir menjadi pelaku utama pengelolaan nilai ekonomi karbon, bukan sekadar objek proyek.
“Negara harus memastikan transisi menuju ekonomi rendah karbon tidak dimonopoli korporasi besar. Jika pemerintah pusat serius menjadikan perubahan iklim sebagai agenda prioritas, maka dukungan terhadap revitalisasi tambak Pantura harus diwujudkan melalui alokasi anggaran, regulasi afirmatif, dan integrasi lintas kementerian,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa menunda kebijakan berarti membiarkan krisis iklim terus menggerus wilayah pesisir dan memperbesar beban sosial-ekonomi di masa depan, khususnya bagi masyarakat Pantura Subang.