Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Tingkatkan Potensi Pendapatan Daerah, Hendry Munief Dorong Pemda Maksimalkan UMKM, Ekraf, dan Pariwisata Lokal

 

Facebook Twitter WhatsApp Telegram

Jakarta (20/01) — Anggota DPR RI Komisi VII, Hendry Munief, mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk tidak terus bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang kian menipis.

Ia menilai, di tengah meningkatnya beban belanja daerah, sudah saatnya pemda lebih serius mengoptimalkan potensi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ekonomi kreatif (ekraf), dan pariwisata berbasis lokal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Pertumbuhan UMKM, ekraf, dan pariwisata berbasis lokal diyakini mampu mendorong peningkatan pendapatan dan pergerakan fiskal daerah.

Menurut Hendry, kondisi fiskal daerah saat ini menghadapi tekanan yang cukup berat. Selain keterbatasan ruang fiskal, berbagai kewajiban belanja rutin dan program prioritas membuat APBD semakin terbebani.

Jika pola pembangunan masih bertumpu pada anggaran pemerintah semata, maka ruang gerak daerah akan semakin sempit. “APBD kita ini makin menipis, sementara beban yang harus ditanggung semakin besar. Untuk itu, kita harus mendorong peningkatan PAD dan pertumbuhan ekonomi. Kita harus mendorong UMKM, ekraf, dan pariwisata lokal ini. Kalau semua sektor masih menunggu anggaran negara, pembangunan daerah akan jalan di tempat,” ujar Hendry Munief dalam keterangannya, Senin (19/1/2025).

Ia menegaskan, pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa sektor UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata justru memiliki daya tahan tinggi dan tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran negara. Ketiga sektor tersebut dapat tumbuh secara mandiri dengan dukungan ekosistem yang tepat serta kolaborasi dengan pihak swasta.

“UMKM, ekraf, dan pariwisata sudah terbukti bisa bergerak tanpa harus bergantung pada APBD. Peran pemerintah seharusnya lebih pada fasilitator, memastikan regulasi sederhana, perizinan mudah, dan tidak ada hambatan bagi swasta maupun pelaku usaha,” tegasnya.

Hendry menilai, kehadiran pemerintah tidak harus selalu diwujudkan dalam bentuk suntikan anggaran. Pemerintah daerah cukup menciptakan iklim usaha yang kondusif, membuka akses pasar, serta menjembatani kolaborasi antara pelaku UMKM, pelaku ekonomi kreatif, dan investor swasta.