Jakarta (13/01) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Muh. Haris, menilai kinerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sepanjang tahun 2025 menunjukkan capaian yang relatif baik, baik dari sisi kualitas program, kuantitas peserta, maupun dampak kebijakan yang dihasilkan. Salah satu program yang mendapat sorotan positif adalah konsep magang yang digulirkan Kemnaker.

Hal tersebut disampaikan Muh. Haris dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026 DPR RI, Selasa (13/01) pagi.

“Di Komisi IX, saya melihat kinerja Kementerian Ketenagakerjaan di tahun 2025 relatif cukup bagus. Baik dari capaiannya, kualitasnya, maupun kuantitasnya, terutama terkait dengan konsep magang yang kemarin diprogramkan,” ujar Haris.

Meski demikian, Haris menegaskan perlunya sejumlah penyempurnaan agar program magang benar-benar menjawab persoalan ketenagakerjaan nasional. Salah satu poin penting yang disorot adalah perluasan sasaran program magang, tidak hanya untuk fresh graduate, tetapi juga bagi lulusan lama yang masih menganggur.

“Kalau kita beri masukan, program magang ini perlu dibuka tidak hanya untuk fresh graduate, tetapi juga non-fresh graduate. Karena yang non-fresh graduate juga punya problem dalam hal bekerja. Banyak di antara mereka yang masih menganggur, kurang lebih 20 ribuan lulusan sarjana,” tegasnya.

Selain itu, Haris juga menilai durasi seleksi peserta magang yang hanya berlangsung selama empat hari terlalu singkat, sehingga berpotensi mengurangi kualitas pencocokan antara peserta dan kebutuhan lembaga mitra.

“Waktu seleksi yang hanya empat hari itu mungkin terlalu pendek, sehingga lembaga mitra belum bisa secara akurat mendapatkan tenaga kerja yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka,” jelasnya.

Masukan lain yang disampaikan adalah perlunya pengaturan ulang jarak waktu antar gelombang program magang. Menurut Haris, jeda antar gelombang yang terlalu singkat dapat menyulitkan mitra maupun pelamar dalam menentukan pilihan secara optimal.

“Jarak antara gelombang pertama ke kedua, dan gelombang kedua ke ketiga, menurut saya perlu diperpanjang. Supaya baik mitra maupun para pelamar bisa memilih sesuai dengan yang mereka kehendaki,” pungkasnya.

Fraksi PKS, lanjut Haris, akan terus mendorong perbaikan kebijakan ketenagakerjaan yang berpihak pada pencari kerja dan memperkuat peran negara dalam menekan angka pengangguran, khususnya di kalangan terdidik.