Jakarta (12/01) — Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menerima kunjungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Muhammadiyah–’Aisyiyah (PTMA) Zona III. Perbincangan membahas isu-isu politik terkini, sekaligus penyampaian undangan kepada HNW untuk menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) BEM PTMA Zona III pada bulan depan.
HNW menyambut hangat kehadiran delapan mahasiswa, di antaranya Presidium Nasional BEM PTMA Zona III Wildan Mutaqin, Presiden Mahasiswa Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta (UTMJ) Sauqi, serta Presiden Mahasiswa UHAMKA Agus, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (7/1/2026).
Dalam pertemuan tersebut, HNW diundang untuk hadir sebagai pembicara utama dalam Rakorwil BEM PTMA Zona III yang rencananya akan diselenggarakan di Bandung pada 12–14 Februari mendatang.
Para mahasiswa menilai HNW sebagai salah satu politisi nasional yang terbuka dan mudah ditemui oleh mahasiswa, organisasi kepemudaan, serta aliansi masyarakat sipil. Bahkan dalam forum-forum kecil sekalipun, HNW dinilai tetap bersedia hadir dan berdialog.
“Hal ini menjadi catatan penting dan apresiasi bagi kami, karena tidak semua pejabat publik memiliki keterbukaan yang sama,” ujar Presidium Nasional BEM PTMA Zona III, Wildan Mutaqin.
Selain itu, para mahasiswa juga menyampaikan pandangan kritis terkait tingginya biaya politik, lemahnya kaderisasi, hingga fenomena perpindahan kader antarpartai yang dinilai semakin cair dan pragmatis. Mereka juga memandang adanya partai yang memiliki konsistensi ideologis cukup kuat, termasuk PKS, namun dalam praktik elektoral, konsistensi tersebut belum selalu berbanding lurus dengan perolehan suara.
“Misalnya dalam konteks Jakarta dan isu penolakan pemindahan ibu kota ke IKN, kami melihat PKS menjadi satu-satunya partai yang secara konsisten membela aspirasi warga Jakarta, namun perolehan suaranya tidak sebanding dengan besarnya dukungan publik terhadap isu tersebut,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, HNW menilai bahwa politik dan demokrasi memang penuh paradoks. Tidak selalu terdapat hubungan lurus antara kebenaran gagasan, konsistensi sikap, dan hasil elektoral. Hal tersebut merupakan realitas yang harus dihadapi bersama.
“Bagi kami di PKS, prinsipnya sederhana. Nilai yang kami perjuangkan tetap harus diperjuangkan, baik dipilih maupun tidak dipilih. Ketika kami membela rakyat, kami tidak pernah bertanya apakah rakyat tersebut memilih kami atau tidak. Karena partai politik sejatinya adalah alat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan sekadar alat elektoral,” jelasnya.
Lebih lanjut, HNW menegaskan bahwa demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan besar, seperti mahalnya biaya politik, praktik politik uang, lemahnya penegakan netralitas aparat, hingga rendahnya literasi politik masyarakat. Namun, menurutnya, menyalahkan rakyat semata juga tidak adil.
“Karena itu, jika ingin membenahi demokrasi, pembenahan harus dimulai dari hulunya, yakni sistem kepartaian, rekrutmen politik, penegakan hukum, dan komitmen elite politik itu sendiri. Ketiga, mahasiswa tidak boleh terjebak dalam apatisme,” ujarnya.
Menurut HNW, mahasiswa justru harus menjadi sumber optimisme dan pencerahan. Ia meyakini bahwa daripada mengutuk gelapnya malam, lebih baik menyalakan obor.
“Satu obor memang kecil, tetapi ketika obor-obor itu dinyalakan bersama, cahaya akan semakin terang. Alternatif dari demokrasi bukanlah sesuatu yang lebih baik. Tanpa demokrasi, kita berisiko jatuh pada otoritarianisme, tirani, atau ekstremisme,” tuturnya.
Karena itu, lanjut HNW, pilihan terbaik bukanlah meninggalkan demokrasi, melainkan memperbaikinya. Keempat, menurutnya, ruang partisipasi publik masih terbuka. Di DPR saat ini terdapat Badan Aspirasi Masyarakat yang bertugas menerima dan menindaklanjuti aspirasi rakyat.
“Mahasiswa dapat memanfaatkan ruang ini untuk menyampaikan gagasan, termasuk terkait revisi undang-undang pemilu dan pilkada. Saya berharap para aktivis mahasiswa, khususnya di lingkungan PT Muhammadiyah/’Aisyiyah, tetap istiqamah berada di jalur idealisme, membersamai perjuangan politik yang tidak terjebak pragmatisme, menjadi kekuatan moral, serta terus mencerahkan rakyat dan opini publik, menguatkan politik nilai yang berpihak pada umat dan rakyat, berkeadilan, berkeadaban, serta berorientasi pada kemajuan umat, bangsa, dan negara,” pungkas HNW.