Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Ghufran Zainal Abidin Perjuangkan Transportasi Rakyat, Rute Damri Batoh–Jantho Resmi Mengaspal

 

Facebook Twitter WhatsApp Telegram

Banda Aceh (08/01) — Anggota DPR RI Komisi V Fraksi PKS, Ghufran Zainal Abidin, kembali menunjukkan komitmen nyatanya dalam memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat Aceh, khususnya di sektor transportasi publik.

Melalui kerja advokasi yang konsisten, ia mendorong hadirnya layanan angkutan yang lebih terjangkau, aman, dan merata bagi masyarakat.

Melalui koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Perum Damri, rute angkutan perintis Terminal Batoh (Banda Aceh)–Jantho (Aceh Besar) resmi dioperasikan.

Kehadiran rute ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat yang selama ini terbatas oleh biaya dan akses transportasi.

Pada tahap awal operasional, layanan Damri ini digratiskan selama satu minggu sebagai bentuk sosialisasi dan dukungan bagi masyarakat.

Selanjutnya, diberlakukan tarif normal yang tetap terjangkau, yakni Rp35 ribu pulang-pergi. Ghufran juga terus memperjuangkan agar layanan ini mendapat dukungan subsidi pemerintah sehingga dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

Tak hanya itu, Ghufran turut mendorong pengembangan rute lanjutan yang menghubungkan Banda Aceh dengan sejumlah kabupaten lain, termasuk Aceh Besar hingga Simeulue.

Menurutnya, pemerataan akses transportasi publik merupakan kunci penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperlancar aktivitas pendidikan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Ghufran menegaskan bahwa transportasi bukan sekadar sarana perjalanan, melainkan pintu masuk bagi kesejahteraan rakyat. Dengan terbukanya akses yang lebih mudah dan murah, roda perekonomian masyarakat diharapkan bergerak lebih cepat.

Langkah ini sekaligus menegaskan peran wakil rakyat yang tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi memastikan gagasan tersebut terwujud dalam kebijakan konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat Aceh.