Jakarta (03/01) — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Hidayat Nur Wahid, mendukung penuh sikap Menteri Luar Negeri RI bersama tujuh menteri luar negeri negara Arab-Islam yang secara tegas menyerukan agar tragedi kemanusiaan di Gaza segera diakhiri melalui dimulainya dan ditingkatkannya pemulihan Gaza akibat agresi Israel. Ia juga menekankan perlunya komunitas internasional lebih konkret mendesak Israel agar benar-benar membuka akses bantuan kemanusiaan untuk pemulihan tersebut, sesuai dengan perjanjian perdamaian di Syarm Syaikh yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump, sekutu utama Israel.
“Sikap Menlu dari RI bersama Qatar, Yordania, Uni Emirat Arab, Indonesia, Pakistan, Turki, Arab Saudi, dan Mesir itu perlu didukung bersama, dan perlu dipastikan ada aksi yang lebih nyata agar perilaku tidak manusiawi Israel terhadap Gaza dihentikan dan upaya serius untuk memulai serta meningkatkan pemulihan Gaza dapat segera dilakukan tanpa hambatan dari Israel,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu (3/1).
HNW mengatakan upaya membantu Gaza dengan segera membangun kembali wilayah tersebut semakin mendesak karena musim dingin telah memasuki Gaza, disertai cuaca buruk seperti hujan lebat dan badai. Oleh karena itu, akses bantuan kemanusiaan seharusnya dibuka seluas-luasnya, bukan justru terus dihalangi oleh Israel.
“Sikap Israel yang masih menghalangi bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza jelas bertentangan dengan sejumlah resolusi PBB dan perjanjian perdamaian di Syarm Syaikh. Jika hal ini terus berlanjut, semakin membuktikan kejahatan kemanusiaan dan berbagai praktik genosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Gaza, Palestina, masih terus berlangsung dan makin banyak memakan korban,” ujarnya.
Lebih lanjut, HNW berharap agar Menteri Luar Negeri atau pimpinan dari delapan negara Arab-Islam tersebut segera berdiskusi dan lebih serius mendesak Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang menginisiasi perjanjian perdamaian tersebut, agar segera menegakkannya dan menghentikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Israel.
“Amerika Serikat perlu memastikan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 dan rencana komprehensif Presiden Trump untuk mengakhiri perang di Gaza dapat terlaksana, serta menjamin kehidupan yang bermartabat hingga terwujudnya hak penentuan nasib sendiri bangsa Palestina,” ujarnya.
“Hal ini semakin penting mengingat Presiden Trump berupaya membangun citra diri dan ingin memiliki legacy sebagai inisiator perdamaian atau pengakhiran perang,” tambahnya.
Selain itu, HNW juga mendukung penuh Menteri Luar Negeri Indonesia bersama negara-negara Arab-Islam tersebut untuk terus mendorong peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam memastikan perjanjian perdamaian berjalan dengan baik, melalui pembukaan akses luas bantuan kemanusiaan bagi rakyat Gaza serta dimulainya dan ditingkatkannya pemulihan pembangunan kembali Gaza.
“PBB juga perlu didorong untuk segera menyelenggarakan Sidang Umum guna menyatakan bahwa tindakan ilegal Israel yang menghalangi bantuan kemanusiaan harus segera dihentikan, dan agar perbatasan Rafah benar-benar dibuka demi menyelamatkan kemanusiaan, peradaban, dan hukum internasional,” ujarnya.
HNW menilai langkah Menteri Luar Negeri Indonesia untuk ikut memastikan bantuan kemanusiaan ini sejalan dengan harapan masyarakat Indonesia.
“Majelis Ulama Indonesia juga telah bersuara keras mengecam terhalangnya akses bantuan kemanusiaan ke Gaza oleh Israel, terlebih ketika Israel melarang beroperasinya 37 lembaga kemanusiaan di Gaza, yang semakin berdampak negatif terhadap warga Gaza dan makin menampakkan wajah bengis zionis Israel yang terus mempraktikkan genosida. Sikap Majelis Ulama Indonesia ini tidak hanya perlu didengarkan, tetapi juga harus didukung dan dilaksanakan dalam konteks politik luar negeri Indonesia,” ujarnya.
“Kita sebagai bangsa Indonesia akan terus berkomitmen mengawal dan membantu seluruh proses pemulihan tersebut hingga Gaza dan Palestina dibangun kembali, serta hingga rakyat Palestina memperoleh haknya untuk menentukan nasib sendiri dan mencapai kemerdekaan negara Palestina yang selama ini dicita-citakan dan telah didukung oleh lebih dari 156 negara anggota PBB,” pungkasnya.