Jakarta (10/12) — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA mengapresiasi sikap Pemerintah Indonesia yang mendukung ditetapkannya tanggal 14 Desember sebagai Hari Internasional Menentang Kolonialisme dalam Segala Bentuk dan Manifestasinya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bersama mayoritas mutlak negara anggota PBB. HNW berharap Indonesia dapat lebih aktif dan progresif, bersama 116 negara pendukung Resolusi PBB tersebut, dalam melakukan manuver dan lobi politik untuk menghapuskan penjajahan di dunia, termasuk di Palestina, sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945.

“Sikap Pemerintah Indonesia yang konsisten berada dalam blok penolak penjajahan perlu diapresiasi. Bersama mayoritas anggota PBB di Majelis Umum, Indonesia menyepakati resolusi menentang segala bentuk kolonialisme tersebut. Dari seluruh negara anggota PBB, hanya dua yang menolak, yakni Israel dan Amerika Serikat. Sementara dari 54 negara abstain, sebagian besar seperti Australia, Belanda, Belgia, Denmark, Perancis, Portugal, Kanada, Swedia, Irlandia, dan lainnya adalah negara-negara yang resmi mengakui Palestina sebagai negara merdeka, yang artinya juga menolak penjajahan atas Palestina,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (9/12).

Resolusi tersebut tertuang dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. A/RES/79/115 yang diadopsi pada 4 Desember 2025.

HNW mengatakan bahwa penetapan 14 Desember sebagai Hari Internasional Menentang Kolonialisme dalam Segala Bentuk dan Manifestasinya, yang mulai diperingati tahun 2025, dapat menjadi momentum bagi masyarakat dunia untuk menolak segala bentuk penjajahan dan terus berupaya memerdekakan kawasan atau bangsa yang masih terjajah secara fisik dan nyata, yakni Palestina.

“Penting adanya hari internasional ini. Tetapi lebih penting lagi ke depan, jangan hanya dijadikan peringatan seremonial belaka. Harus ada upaya konkret dan serius untuk mewujudkan penghapusan penjajahan di muka bumi. Dan Indonesia, yang konstitusinya secara tegas mengamanatkan penghapusan penjajahan, seharusnya bisa tampil lebih aktif di garda terdepan, terutama dalam menentang kolonialisme yang dilakukan Israel atas Palestina,” jelasnya.

Lebih lanjut, HNW menambahkan bahwa dukungan dari 116 negara anggota PBB merupakan modal besar untuk kerja sama lebih erat dalam memperjuangkan penghapusan penjajahan dan kemerdekaan Palestina. “116 negara itu adalah mayoritas mutlak anggota PBB. Mereka penting untuk konsisten dan bekerja sama lebih kuat melakukan aksi nyata menolak segala bentuk penjajahan, termasuk penjajahan Israel terhadap Palestina, sehingga Palestina merdeka segera terwujud,” ujarnya.

Sementara itu, 54 negara yang abstain, tetapi sebagian besarnya sudah mengakui Palestina sebagai negara merdeka, perlu diyakinkan kembali bahwa Peringatan Hari Internasional Menentang Segala Bentuk Penjajahan sangat penting untuk mewujudkan tata dunia yang lebih adil, sehingga keamanan dan perdamaian yang abadi dapat tercapai. “Bukan hanya 54 negara itu. Amerika Serikat yang menolak juga perlu diyakinkan, karena bila terus menjadi sekutu Israel—yang dinilai bermasalah oleh ICJ, ICC, berbagai lembaga internasional, dan opini publik—maka sikap tersebut hanya akan merugikan kepentingan nasional dan internasional AS,” tegasnya.

Sikap AS yang berulang kali membackup Israel dalam berbagai resolusi PBB, seperti resolusi tentang makanan sebagai hak asasi manusia, resolusi penghentian genosida, dan terakhir resolusi hari internasional menentang penjajahan ini, justru dapat memperburuk citra AS di mata dunia. “Ini jelas merusak citra AS yang sedang dibangun oleh Presiden Donald Trump melalui slogan dan jargonnya sebagai inisiator perdamaian, apalagi jika mengincar penghargaan prestisius seperti Nobel,” ungkapnya.

“Lebih baik bersama mayoritas mutlak negara anggota PBB, AS membuka lembaran sejarah baru, memaksimalkan momentum 14 Desember sebagai hari monumental menolak penjajahan dalam segala bentuknya, termasuk penjajahan oleh Israel, dan mengakui kemerdekaan Palestina sebagaimana disuarakan oleh mayoritas warga AS, agar terwujud perdamaian yang diharapkan,” pungkas HNW.