Jakarta (04/12) — Sidang Majelis Umum PBB pada Selasa (03/12) mengadopsi resolusi tentang “Penyelesaian Damai Masalah Palestina.” Resolusi tersebut menegaskan kembali tanggung jawab PBB atas masalah Palestina, menyerukan diakhirinya pendudukan tahun 1967 dan penegakan solusi dua negara, serta menuntut Israel menghentikan aktivitas permukiman dan mematuhi hukum internasional.
Menanggapi resolusi yang didukung oleh 151 negara tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR RI menyebut resolusi itu menjadi cerminan dukungan global yang semakin kuat untuk diakhirinya penjajahan Israel atas wilayah Palestina.
“Meski resolusi Majelis Umum PBB ini tidak mengikat secara hukum, tetapi memiliki legitimasi moral yang kuat. Jika Israel menolak melaksanakan resolusi ini, sebagaimana sering mereka lakukan, maka Israel akan semakin negatif citranya. Mereka telah melakukan kejahatan genosida yang sangat keji, serta terus menghalangi akses bantuan kemanusiaan meski sudah terjadi kesepakatan gencatan senjata. Sudah semestinya dunia internasional semakin bersatu untuk mengucilkan perilaku negara yang tak bermoral seperti ini.”
Sukamta berharap, dengan resolusi ini, Amerika Serikat beserta negara-negara penjamin gencatan senjata dapat memberikan tekanan yang lebih kuat terhadap Israel untuk menghentikan pelanggaran yang terus dilakukan. Pasca gencatan senjata, tercatat 357 warga sipil Gaza tewas akibat serangan pasukan Israel.
“Israel juga terus melakukan serangan terhadap warga sipil di wilayah Tepi Barat, serta melakukan serangan ke wilayah Lebanon dan Suriah. Terlihat ada upaya secara sengaja dari Israel untuk kembali memperluas konflik dan mengalihkan perhatian dunia atas kejahatannya di Gaza yang terus berlangsung. Maka harus ada tindakan tegas untuk menghentikan kesewenang-wenangan Israel.”
Di sisi lain, Wakil Ketua Fraksi PKS ini menegaskan bahwa rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza harus dimaknai sebagai pasukan penjaga perdamaian yang selaras dengan upaya diplomasi Indonesia dalam mendorong kemerdekaan bangsa Palestina.
“Jika mengirim pasukan ke Gaza, harus dalam kerangka peacekeeping, penjaga perdamaian yang sudah tercipta atas mandat PBB, bukan sebagai pasukan stabilisasi internasional yang bertujuan melucuti senjata para pejuang. Jangan sampai kehadiran pasukan TNI dimanfaatkan untuk berhadapan dengan para pejuang kemerdekaan di sana.”