Pidie Jaya (01/12) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Ghufran Zainal Abidin, meninjau langsung sejumlah titik banjir di Kabupaten Pidie Jaya, Jumat (28/11/2025).
Kehadiran Ghufran disambut antusias oleh warga yang selama ini terdampak banjir tahunan.
Dalam kunjungan tersebut, Ghufran turun bersama tim untuk melihat kondisi di lapangan sekaligus menyerahkan bantuan kepada masyarakat yang sedang mengalami musibah.
Pada kunjungan tersebut, Ghufran berdialog dengan para korban banjir di Meureudu dan Pante Raja— dua wilayah yang kerap dilanda banjir serta mengalami pendangkalan pada kawasan muara.
Menurutnya, persoalan banjir di Meureudu sudah berlangsung bertahun-tahun dan membutuhkan penanganan permanen agar tidak terus berulang.
Ghufran menegaskan bahwa aspirasi masyarakat terkait banjir dan pendangkalan kuala telah ia terima sejak pertengahan November 2025.
Salah satu keluhan terbesar datang dari nelayan Kuala Pante Raja yang kesulitan melaut akibat pendangkalan muara sehingga aktivitas ekonomi mereka ikut terdampak.
“Warga meminta solusi jangka panjang, bukan penanganan sementara. Karena itu, kami mendorong agar pemerintah pusat segera menindaklanjuti usulan pembangunan infrastruktur strategis di Pidie Jaya,” ujar Ghufran kepada Rakyat Aceh.
Sebelumnya, Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi telah mengajukan dua usulan prioritas kepada pemerintah pusat. Kedua usulan tersebut kemudian diperjuangkan Ghufran melalui mekanisme DPR RI, khususnya terkait pembangunan infrastruktur sumber daya air.
Pembangunan Tebing Pengaman Sungai Krueng Meureudu – senilai Rp 96,65 miliar, untuk menahan erosi dan mengurangi risiko luapan air sungai yang menjadi penyebab banjir di wilayah pusat kota Meureudu.
Pembangunan Jetty Kuala Pante Raja – senilai Rp 39 miliar, untuk mengatasi pendangkalan muara yang menghambat akses kapal nelayan keluar masuk kawasan perairan.
Surat resmi bernomor 34/GF/DPR-RI/XI/2025 telah disampaikan oleh Ghufran kepada Menteri Pekerjaan Umum melalui Dirjen Sumber Daya Air pada 17 November 2025.
Kedua usulan tersebut diterima langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dalam rapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta pada hari yang sama. Penerimaan ini menjadi sinyal positif bagi masyarakat Pidie Jaya yang berharap pembangunan segera dilaksanakan.
Bagi warga Meureudu, pembangunan tebing pengaman sungai menjadi harapan besar untuk mengakhiri banjir tahunan yang merusak rumah, fasilitas umum, dan aktivitas ekonomi.
Sementara bagi nelayan di Pante Raja, pembangunan jetty dianggap sangat penting untuk memulihkan kelancaran akses melaut setelah bertahun-tahun terhambat pendangkalan.
Dengan turun langsung ke lokasi bencana, menerima aspirasi, dan mengawal usulan pembangunan infrastruktur strategis, Ghufran menyatakan untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat Aceh, khususnya di daerah rawan bencana.
“Kami akan terus mengawal agar pembangunan ini tidak hanya disetujui, tetapi juga benar-benar direalisasikan di lapangan,” tegasnya.