Bone Bolango (30/11) — Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI mendorong percepatan penyelesaian status kawasan hutan yang menghambat pembangunan akses jalan menuju Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo.

Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan menjelaskan bahwa empat dari lima desa di Pinogu berada dalam kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW). Status tersebut membuat pembangunan, termasuk pembukaan jalan, tidak dapat dilakukan meski masyarakat telah bermukim di wilayah itu jauh sebelum penetapannya sebagai taman nasional.
Ia juga menegaskan bahwa akses jalan antara Pinogu dan Kabupaten Bone Bolango bersifat vital untuk mobilitas orang dan barang.

“Penataan kawasan hutan penting, tetapi lebih penting memastikan masyarakat yang sudah puluhan tahun tinggal di sana tidak kehilangan hak-haknya,” ujar Heryawan saat kunjungan kerja spesifik yang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan di Gorontalo, dikutip Sabtu (29/11/2025).

Dalam kegiatan ini, BAM DPR RI bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Gorontalo turut mendorong penetapan jalan non-status agar pendanaan APBN dapat digunakan tanpa mengubah status jalan daerah.

BPJN memastikan anggaran penyusunan detail engineering design (DED) telah tersedia. Proses percepatan kini menunggu selesainya adendum antara Pemkab Bone Bolango dan Balai TNBNW.

“Setelah adendum dan DED selesai, kita dorong percepatan anggaran. Tahun 2026–2027 harus mulai terlihat progres pembangunan jalan sepanjang lebih dari 70 kilometer,” kata Aher.

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari RDPU BAM DPR RI bersama Aliansi Pinogu Merdeka pada 12 November 2025. Penyelesaian Pinogu dinilai strategis sebagai model penanganan nasional bagi ribuan desa yang menghadapi kendala serupa terkait status kawasan hutan.