Jakarta (27/11) — Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Muhammad Kholid, menyoroti sejumlah isu strategis terkait kebijakan fiskal dan penerimaan negara dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan RI di Gedung Nusantara I, Senayan. Ia mengawali pandangannya dengan menyinggung dampak komunikasi kebijakan kepada publik, termasuk generasi muda, saat isu redenominasi rupiah mencuat.
“Saya cukup kaget, waktu saya pulang ke rumah ditanya anak saya yang masih SMP: ‘Ayah, apa itu redenominasi?’ Saya tanya, kamu tahu dari mana? Dia bilang dari Pak Purbaya. Ini luar biasa,” ujar Kholid. Ia menilai komunikasi kebijakan yang baik dapat memberi pencerahan hingga ke level masyarakat yang belum tersentuh pendidikan ekonomi formal.
Kholid juga mengapresiasi optimisme pemerintah, namun mengingatkan bahwa kebijakan fiskal harus tetap berlandaskan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan. Ia menyoroti pelebaran primary balance yang tercatat negatif dalam laporan semester.
“Primary balance kita di lapsem minus 109 triliun. Kita harus waspada. Bicara fiscal policy itu bicara fiscal sustainability. Ini leading indicator yang paling penting,” tegasnya. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut upaya ekstra dalam memperkuat penerimaan negara, terutama dari sektor perpajakan.
Lebih lanjut, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menyinggung dinamika menarik pasca Munas Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang turut membahas kebijakan fiskal. Kholid menilai perhatian para ulama terhadap isu fiskal patut diapresiasi, termasuk gagasan menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan nishab emas untuk memperkuat daya beli masyarakat.
“Ini progresif sekali. Ada dua mazhab fiskal—sebagai instrumen penerimaan dan sebagai insentif untuk growth. Alirannya MUI ini seperti Ibnu Khaldun, mengurangi beban pajak untuk meningkatkan purchasing power,” ungkapnya. Ia juga meminta pemerintah mengkaji sejumlah rekomendasi MUI secara teknokratis, termasuk isu pengenaan pajak atas bangunan.
Di sisi moneter, Kholid menyoroti injeksi likuiditas sekitar Rp200 triliun ke sistem keuangan yang dinilai positif, namun belum cukup untuk mendorong penurunan suku bunga kredit akibat rigiditas pasar. “Walaupun Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga, itu tidak diikuti. Seolah-olah suku bunga acuan tidak menjadi acuan. Ini fenomena imperfect market,” jelasnya. Ia berharap langkah pemerintah mampu memberi dorongan lebih kuat agar transmisi kebijakan moneter berjalan efektif.
Kholid kemudian menyinggung perlunya strategi penerimaan pajak yang lebih adil dan progresif. Ia mengutip pandangan ekonom peraih Nobel Joseph Stiglitz dan pemikir ekonomi global Thomas Piketty mengenai perlunya pajak kekayaan progresif.
“Untuk peningkatan penerimaan pajak, jangan regresif ke masyarakat bawah seperti PPN. Itu unfair. Yang harus dilakukan adalah progressive wealth tax untuk 0,1 persen. Itu besar sekali dan bisa menghadirkan kebijakan ekonomi yang berkeadilan,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Kholid menekankan bahwa seluruh kebijakan fiskal harus berpijak pada keadilan dan keberlanjutan, serta berpihak pada rakyat banyak.