Jakarta (27/11) — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Abdul Hadi, menegaskan perlunya percepatan pemanfaatan bendungan untuk mendukung ketahanan energi dan peningkatan kesejahteraan rakyat dalam Rapat Kerja bersama Menteri Pekerjaan Umum di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11).

Dalam rapat yang membahas hasil pemeriksaan BPK terkait proyek bendungan, Abdul Hadi menyampaikan apresiasi atas progres yang telah dicapai Kementerian PUPR. Namun, ia menekankan masih adanya sejumlah catatan penting yang harus segera diselesaikan. “Secara umum kami mengapresiasi Kementerian PU karena telah memberikan penyelesaian dan progres yang lebih baik dari sebelumnya. Tinggal terus ditingkatkan dan menyelesaikan catatan-catatan yang ada,” ujarnya.

Abdul Hadi memberi perhatian khusus pada pemanfaatan bendungan sebagai sumber energi listrik, terutama bagi daerah-daerah terpencil yang sangat membutuhkan akses energi. Ia mengingatkan bahwa BPK telah dua kali menemukan kurang optimalnya pemanfaatan bendungan untuk kebutuhan energi listrik. “Sudah dua kali temuan dari BPK terkait masalah pemanfaatan bendungan untuk kebutuhan listrik. Ini harus jadi perhatian serius ke depan,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa langkah ini sejalan dengan harapan pemerintah pusat. “Pak Presiden sangat mengharapkan ketahanan energi ini bisa didorong lewat keberadaan bendungan-bendungan kita,” tambahnya. Karena itu, ia mendorong Kementerian PUPR untuk memperkuat koordinasi dengan PLN, Kementerian ESDM, dan Bappenas agar target pemanfaatan energi dari bendungan dapat tercapai.

Dalam kesempatan yang sama, Abdul Hadi juga menyoroti kebutuhan pembangunan Bendungan Mujur di Lombok bagian selatan yang dinilai sangat potensial untuk mendukung ketahanan air dan produktivitas pertanian. Namun, proyek tersebut terkendala persoalan sosial dan biaya relokasi warga. Ia mengusulkan agar dilakukan kajian pemindahan lokasi bendungan ke arah utara. “Kami berharap ada kajian untuk menggeser lokasi bendungan ke arah utara. Memang kapasitasnya akan berkurang, tetapi manfaatnya untuk masyarakat Lombok bagian selatan sangat besar,” ungkapnya. Menurutnya, keberadaan bendungan ini dapat membantu wilayah yang selama ini hanya mengandalkan tadah hujan agar mampu meningkatkan masa tanam dan hasil pertanian.

Selain itu, Abdul Hadi turut menyinggung pelaksanaan program infrastruktur berbasis masyarakat seperti PISEW, yang kerap menghadapi kendala konflik antar desa. Ia menilai perlu adanya evaluasi agar program tidak lagi membebani dua desa sekaligus jika berpotensi menimbulkan perselisihan. “Ketika program PISEW berdampak pada dua desa, sering terjadi perebutan. Mungkin perlu dikaji agar tidak harus selalu melibatkan dua desa,” sarannya. Ia juga menyoroti pengelolaan tambatan perahu dan mendorong agar pembangunan infrastruktur tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan wilayah secara lebih fokus.

Terkait program Inpres Irigasi Daerah, Abdul Hadi menyampaikan bahwa hasil evaluasi di lapangan menunjukkan pelaksanaannya kurang efisien dan membutuhkan biaya besar. Ia mendorong pemerintah mempertimbangkan pemberdayaan kelompok P3TGA yang dinilai lebih efektif dan mampu menyerap tenaga kerja lokal. “Pemberdayaan P3TGA malah lebih bermanfaat, bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Abdul Hadi menegaskan bahwa seluruh masukan yang ia sampaikan berorientasi pada kepentingan masyarakat, terutama di wilayah terpencil dan daerah dengan keterbatasan infrastruktur. “Ini semua demi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” tutupnya.