Jakarta (26/11) — Surahman Hidayat, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, menyampaikan harapan besar kepada Kementerian Haji dan Umrah RI dalam menghadirkan komitmen kehadiran negara dalam menjamin pelayanan ibadah haji dan umrah bagi umat Islam Indonesia.

“Kebijakan kuota haji yang lebih adil, transparansi pembagian kloter, serta diplomasi aktif dengan Pemerintah Arab Saudi merupakan terobosan penting dari Kemenhaj yang patut kita syukuri bersama,” ujar Surahman.

Surahman menekankan bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2026/1447 H merupakan haji pertama yang diselenggarakan oleh Kemenhaj RI setelah resmi dibentuk pada tahun 2025. Hal ini akan menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia sebagai negara dengan jamaah haji terbesar di dunia sehingga Kemenhaj RI dituntut menghadirkan pelayanan yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Penyelenggaraan Haji 2026 adalah momentum emas sekaligus tonggak sejarah bagi Kemenhaj RI untuk membuktikan kehadiran negara dalam menjamin pelayanan ibadah haji umat Islam Indonesia. Dengan kuota yang lebih adil, transparansi kloter, dan diplomasi aktif, diharapkan Haji 2026 lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” kata Surahman.

Surahman berharap Kementerian Haji dan Umrah RI terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat koordinasi dengan Kementerian Agama, serta menjaga transparansi agar jamaah merasa aman dan nyaman.

“Dengan adanya kementerian yang khusus menangani haji dan umrah, kita berharap pemerintah terus meningkatkan pelayanan bagi jamaah dengan standar profesional, transparan, dan berkeadilan,” imbuh Surahman.

Sebanyak 204.362 jamaah haji tahun 2026/1447 H akan diberangkatkan melalui 525 kloter dari 14 embarkasi dengan maskapai Garuda Indonesia dan Saudia Airlines. Jadwal keberangkatan telah ditetapkan sejak November 2025 dan jamaah mulai masuk asrama pada 21 April 2026.

Surahman mengatakan bahwa masyarakat menaruh harapan besar agar dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2026, Kemenhaj RI dapat memberikan pelayanan optimal dari keberangkatan hingga kepulangan serta memperbaiki kelemahan tahun-tahun sebelumnya, seperti akomodasi, transportasi, dan manajemen kloter.

“Kemenhaj RI juga harus menyediakan pelayanan kesehatan yang lebih sigap, terutama bagi jamaah lansia dan penyandang disabilitas. Dengan fasilitas aksesibilitas, pendampingan khusus, dan kebijakan yang lebih inklusif, diharapkan Haji 2026 menjadi penyelenggaraan yang ramah bagi lansia dan penyandang disabilitas,” tambah Surahman.

Lebih lanjut, Surahman menyampaikan bahwa Kemenhaj RI juga diharapkan menjamin pendampingan jamaah di lapangan agar tidak ada lagi kasus jamaah tersesat, serta menjaga transparansi biaya dan kuota sehingga jamaah merasa tenang dan percaya pada sistem.