Surabaya (10/11) — Anggota Komisi XII DPR RI, Hj. Meitri Citra Wardani, menekankan pentingnya kesiapan PT Pertamina Patra Niaga dalam menjaga ketersediaan dan kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) menjelang akhir tahun. Meitri menyampaikan dalam pertemuan dengan jajaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM dan manajemen Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) dalam kunjungan kerja Spesifik ke PT Pertamina Patra Niaga, Surabaya, Jawa Timur.
Pertemuan ini dihadiri oleh Dirjen Migas Kementerian ESDM, Agung Kuswardono, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega, Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto, serta perwakilan Pertamina pusat Wahyudi Anas. Diskusi difokuskan pada upaya menjaga pasokan energi dan kelancaran rantai distribusi BBM di wilayah Jatimbalinus selama periode puncak konsumsi akhir tahun.
Dalam kesempatan tersebut, Meitri Citra Wardani juga menyoroti sejumlah isu yang tengah berkembang di masyarakat, termasuk dugaan BBM oplosan dan penurunan kualitas BBM yang menyebabkan sejumlah kendaraan “brebet” atau mogok di beberapa daerah, khususnya di Jawa Timur.
Menanggapi hal tersebut, pihak Pertamina menyampaikan bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium dari LEMIGAS, produk BBM Pertamina telah memenuhi standar mutu nasional, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kualitas BBM yang beredar resmi di SPBU Pertamina.
Selain itu, Meitri juga menyoroti isu penggunaan etanol dalam campuran BBM yang ramai diperbincangkan publik. Ia meminta adanya transparansi informasi mengenai kandungan BBM agar masyarakat mengetahui dengan jelas bahan campuran yang digunakan.
“Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang transparan tentang kandungan bahan bakar yang mereka gunakan. Ini penting sebagai bentuk perlindungan konsumen dan upaya membangun kepercayaan publik terhadap produk energi nasional,” tegas Meitri.
Dalam sesi usulan pendapat, Meitri juga mengangkat persoalan pengadaan kapal distribusi BBM, dengan mempertanyakan apakah sistem yang digunakan sudah berjalan secara transparan atau masih mengandalkan “orang dalam” dan jaringan kepercayaan tertentu. Ia menekankan bahwa sektor energi harus dikelola dengan prinsip good governance, akuntabilitas, dan keterbukaan agar pelayanan publik bisa semakin baik.
Kunjungan kerja ini juga, menjadi momentum penting bagi Komisi XII DPR RI untuk memastikan kesiapan Pertamina dan pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional, khususnya di wilayah strategis seperti Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, agar pasokan energi tetap aman menjelang lonjakkan konsumsi BBM di akhir tahun.