Madiun (06/10) — Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak, menegaskan pentingnya sinergi strategis antara PT Industri Kereta Api (INKA), PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan PT Danantara untuk memperkuat kapasitas produksi nasional dan meningkatkan kontribusi BUMN terhadap pendapatan negara.
Menurutnya, sekitar 95 persen permintaan industri perkeretaapian dalam negeri masih berasal dari PT KAI, sehingga kolaborasi antarperusahaan BUMN tersebut menjadi kunci agar kapasitas produksi dapat dimanfaatkan optimal tanpa terjadi pemborosan atau idle capacity.
Wakil Ketua Fraksi PKS itu menilai bahwa model produksi yang hanya mengandalkan kapasitas ideal akan menimbulkan kerugian, sementara BUMN dituntut memberikan keuntungan nyata bagi negara melalui dividen, bukan sekadar pajak.
Ia juga mengingatkan target Presiden Prabowo Subianto agar BUMN mampu mencapai Return on Assets (ROA) sebesar 10 persen, jauh di atas rata-rata ROA saat ini yang masih sekitar 3 persen.
Lebih lanjut, Amin menyoroti bahwa INKA belum rutin menyetor dividen akibat tekanan keuangan yang muncul dari beban operasional dan proses birokrasi panjang, termasuk keterlambatan pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN).
Menurutnya, waktu tunggu yang lama membuat sumber daya manusia tidak produktif, sementara biaya tetap harus dikeluarkan.
Dalam kerangka sinergi yang diusulkan, Danantara berperan sebagai penyokong modal, PT KAI sebagai pengguna utama produk, dan PT INKA sebagai produsen sarana perkeretaapian nasional.
Ia berharap kolaborasi ini dapat memperkuat kemandirian industri kereta nasional sekaligus meningkatkan peran BUMN dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Kinerja PT INKA sendiri menunjukkan potensi besar. INKA telah mengekspor 96 unit gerbong datar (CFT Wagon) ke Selandia Baru, setelah sebelumnya mengirim 72 unit gerbong datar 50 ft ke negara yang sama.
Selain itu, INKA juga mengekspor 150 unit kereta ke Bangladesh dengan 70 persen Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Produk INKA kini telah digunakan di berbagai negara seperti Bangladesh, Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Australia.
Di dalam negeri, PT KAI mengalokasikan investasi Rp 10,79 triliun untuk pengadaan sarana kereta melalui kerja sama dengan INKA, termasuk pengembangan armada commuter dan retrofit.
Ada juga proyek sarana berbasis TKDN tinggi senilai Rp 14,87 triliun dalam kemitraan strategis yang menargetkan TKDN hingga 80 persen dalam 4–5 tahun ke depan, mencakup seluruh komponen produksi dari baja hingga sistem propulsi.
Amin menekankan bahwa permintaan domestik yang kuat dari PT KAI harus menjadi prioritas utama agar kapasitas produksi INKA terserap optimal sebelum memperluas pasar ekspor. Jika kapasitas tidak digunakan secara efisien, risiko kerugian dan inefisiensi akan meningkat.
“Kapasitas ekspor INKA sudah terbukti, namun pasar domestik—terutama dari KAI—harus tetap menjadi ujung tombak agar produksi stabil, efisien, dan menguntungkan bagi BUMN serta negara,” pungkas Amin.