Jakarta (05/10) — Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS Ateng Sutisna menegaskan bahwa Gerakan Pilah Sampah (GPS) yang digagas Kementerian Lingkungan Hidup tidak boleh berhenti sebagai imbauan moral belaka. Menurutnya, persoalan sampah sudah menjadi darurat lingkungan yang membutuhkan langkah serius dan terukur.

“TPA kita sudah penuh, pencemaran lingkungan makin parah, dan kesehatan masyarakat terancam. Karena itu, pemilahan sampah dari rumah tangga harus menjadi gerakan nasional yang dipantau secara serius, bukan sekadar kampanye seremonial,” tegas Ateng.

Ia menyatakan bahwa menyediakan dua tempat sampah yakni organik dan anorganik hanya langkah awal saja. Pemerintah wajib menindaklanjutinya dengan fasilitas pengolahan, bank sampah, hingga insentif bagi masyarakat.

“Kalau masyarakat sudah memilah tapi diangkut dan dicampur lagi di TPA, itu sama aja tidak berhasil. Sistem harus dibenahi dari hulu sampai hilir,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan ibu-ibu rumah tangga dan komunitas lokal sebagai motor penggerak, tetapi tanggung jawab tidak boleh dibebankan hanya pada keluarga.

“Produsen plastik, pelaku usaha, dan pemerintah daerah harus ikut bertanggung jawab. Tanpa itu, beban tetap jatuh ke masyarakat kecil,” tambahnya.

Ia mendesak agar Kementerian Lingkungan Hidup bersama pemerintah daerah membuat roadmap jelas dalam mengurangi timbulan sampah.

“Kalau kita serius, pilah sampah bisa jadi awal transformasi lingkungan di Indonesia. Kalau tidak, kita hanya akan terus menumpuk masalah di TPA,” pungkasnya.