Jakarta (24/09) — Evaluasi Prolegnas 2025 sudah dilakukan oleh DPR melalui Baleg dan semua komisi terkait. Semangat perbaikan dan perubahan berbagai UU yang sudah tidak relevan terhadap kondisi kekinian terus di kejar oleh DPR. UU Pangan No.18 tahun 2014 yang menjadi fokus Komisi IV juga terus di evaluasi capaian materi dan muatan perubahan ke 3 UU Pangan ini.

“Perubahan UU pangan ini sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pangan yang berkeadilan secara substantif dan penataan kelembagaannya” papar Riyono Caping, Aleg Komisi IV FPKS.

Dalam tataran substansi dan administratif pembahasan perubahan UU Pangan sudah melangkah jauh. Pembentukan Panja atau Panitia Kerja sudah dilakukan, penyiapan naskah akademik juga telah selesai di lakukan oleh badan keahlian DPR, meaning full participation ke kampus, pakar dan juga instansi kementerian/lembaga serta aktifis pangan juga sudah dilakukan, saat ini masuk dalam pembahasan oleh Panja untuk memperdalam muatan perubahan pasal per pasal.

“Lima langkah konkret oleh Panja Pangan dalam merevisi UU pangan membuktikan bahwa UU semoga bisa selesai akhir tahun 2025. Tentu bukan hal mudah, pembahasan bab dan pasal per pasal memerlukan kejelian serta wawasan jauh ke depan agar UU ini bisa relevan sampai 20 tahun ke depan” tambah Riyono yang juga anggota Panja Pangan Komisi IV.

Waktu pembahasan sampai akhir tahun masih tersisa 3 bulan lagi, anggota Panja juga melakukan serap aspirasi ke dapil untuk memastikan suara rakyat dan pegiat pangan lokal terwadahi dalam UU Pangan.

Riyono menegaskan cita-cita Presiden Prabowo untuk berdaulat secara pangan bisa berumur jangka panjang jika secara konstitusi UU Pangan memberikan ruang yang luas untuk hadirkan pangan lokal sebagai pangan masa depan Indonesia.

“Revisi UU Pangan menjadi momentum penataan kelembagaan pangan, Kementrian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Badan Urusan Logistik harus sinkron dan seirama mengurus pangan dari hulu sampai hilir” tutup Riyono Caping.