Jakarta (23/09) — Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mendorong Pemerintah untuk menggunakan produk lokal yg halal dan bebas kontroversi dalam hal penyediaan ompreng atau food tray program Makan Bergizi Gratis (MBG). HNW sapaan akrabnya menyebut jika itu dilaksanakan bisa menghindari kontroversi kehalalan ompreng MBG sebagaimana yang terjadi saat ini dan meningkatkan kepercayaan publik untuk mensukseskan program MBG ini.

“Saya merespons positif kesanggupan pengusaha dalam negeri di antaranya disampaikan oleh Asosiasi Pengusaha Wadah Makan Indonesia (APMAKI) untuk turut menyukseskan program MBG melalui penyediaan food tray hingga 70 juta per bulan. Tapi tetap saja mereka harus memastikan bahwa produknya sepenuhnya halal dan bebas dari bahan yang haram seperti babi, dan mestinya Pemerintah memberi kesempatan kepada mereka, terlebih di tengah keinginan kuat Pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja dan mengutamakan produksi dalam negeri, apalagi masih terus berlanjutnya polemik status kehalalan ompreng/food tray yang diimpor dari Cina itu,” disampaikan Hidayat pada acara Literasi Sadar Halal bagi Kelompok Masyarakat, di Jakarta Selatan, Minggu (21/9).

Sebelumnya, Hidayat yang merupakan Anggota Komisi VIII DPR RI dari FPKS, yang membidangi urusan agama ini telah mengingatkan pihak yang berkewenangan yaitu BPOM untuk segera mengumumkan hasil pengujian ompreng MBG yang diduga mengandung minyak babi, dan BPJH untuk memastikan aspek kehalalan atau ke”non”halalannya, selain yang terkait ompreng/food tray juga semua proses sejak dari awal hingga berakhir disajikannya MBG ke penerima manfaat seperti para pelajar dan lain-lain.

Apalagi, belakangan beberapa ormas Islam juga telah menyampaikan keresahan. Muhammadiyah misalnya meminta agar penggunaan ompreng dihentikan jika terbukti mengandung unsur yang tidak halal. RMI-NU DKI Jakarta bahkan telah melakukan uji laboratorium di Cina dan kabarnya menemukan penggunaan minyak babi pada ompreng yang diimpor ke Indonesia.

Baca juga: Diduga Mengandung Minyak Babi, BPJPH Harus Awasi Status Kehalalan Ompreng Program MBG

“Sayangnya hingga saat ini, BPOM maupun BPJH belum kunjung menyampaikan hasil akhir pengujiannya. Oleh karena itu daripada terus menimbulkan syubuhat dan polemik yang bisa berdampak negatif thd suksesnya program MBG, lebih baik gunakan saja produksi lokal, yang sesuai SNI dan memiliki sertifikasi halal, bahkan bisa turut menghidupkan industri dalam negeri, membuka lapangan kerja, yang juga menjadi program utama Pemerintah,” pungkasnya.