Jakarta (22/09) — Dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Gubernur Bank Indonesia, Anggota Komisi XI DPR RI, Habib Idrus, menyoroti sejumlah persoalan terkait belum optimalnya transmisi kebijakan moneter, khususnya dalam mendukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Habib Idrus menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi di mana meskipun suku bunga acuan Bank Indonesia telah diturunkan menjadi 4,75%, namun belum sepenuhnya dirasakan oleh pelaku UMKM di lapangan.

“Kalau menggunakan bahasa sekarang, bunga sudah turun tapi belum rata, sudah turun tapi belum terasa. Kondisi ini menunjukkan bahwa transmisi kebijakan moneter ke sektor UMKM masih berjalan lambat. Karena itu, diperlukan strategi konkret dari Bank Indonesia untuk mendorong perbankan lebih aktif menyalurkan kredit ke sektor ini,” ujar Idrus.

Lebih lanjut, Idrus menyinggung persoalan terkait pengelolaan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun yang disalurkan kepada bank-bank Himbara. Ia mempertanyakan apakah terdapat risiko dana tersebut hanya berputar kembali ke pemerintah melalui instrumen seperti SBN (Surat Berharga Negara), tanpa benar-benar masuk ke sektor riil.

“Bank Indonesia perlu memastikan adanya mekanisme pengawasan yang ketat agar dana SAL yang disalurkan kepada bank-bank Himbara tidak kembali digunakan untuk membeli SBN secara diam-diam. Dana tersebut harus benar-benar dimanfaatkan untuk mendorong likuiditas sektor riil, bukan sekadar berputar di instrumen surat utang pemerintah,” tegasnya

Dalam kesempatan tersebut, Habib Idrus juga meminta agar BI lebih agresif memberikan insentif likuiditas maupun menyesuaikan Giro Wajib Minimum (GWM) bagi perbankan yang terbukti menyalurkan kredit ke UMKM secara aktif.

“Bunga kredit untuk UMKM masih relatif tinggi. Kami harap BI dapat mempertimbangkan insentif yang lebih spesifik untuk bank-bank yang berkomitmen membantu sektor ini,” imbuhnya.

Ia juga menyoroti fenomena capital outflow yang terjadi bersamaan dengan kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Menurutnya, meskipun hal ini menunjukkan kekuatan modal domestik, perlu dipastikan bahwa pertumbuhan pasar modal juga berdampak pada masyarakat luas, tidak hanya pada korporasi besar.

“Kita bangga modal dalam negeri kuat, tapi jangan hanya berputar di korporasi besar. BI perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat menyentuh masyarakat paling bawah,” tutup Idrus.

Komisi XI DPR RI menegaskan pentingnya keterlibatan Bank Indonesia dalam menciptakan iklim ekonomi yang adil dan inklusif, terutama dalam mendukung keberlanjutan dan pemulihan sektor UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.