Jakarta (16/09) — Anggota Komisi XI Fraksi PKS, Anis Byarwati, memberikan sorotan terhadap kinerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI bersama pimpinan kedua lembaga tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan. Dalam forum ini, Anis menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang berorientasi pada keadilan serta dampak nyata bagi masyarakat.
Anis menilai LPDP menghadapi paradoks serius dalam data yang ditampilkan. Lonjakan pendaftar beasiswa dari 4.007 orang pada 2013 menjadi 78.588 orang pada 2024 tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah penerima beasiswa baru yang relatif stagnan pada kisaran ribuan setiap tahunnya.
“Persaingan yang semakin ketat ini memang memungkinkan LPDP menyaring kandidat terbaik, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mendasar tentang keadilan dan pemerataan akses beasiswa,” ujar Anis.
Ia juga menyoroti klaim LPDP terkait Return on Scholarship Investment (ROSI) sebesar 5,39 kali lipat dari nilai investasi awal yang dinilainya belum disertai metodologi yang transparan.
“Tanpa publikasi metodologi yang jelas, klaim ini berpotensi dianggap hanya angka ambisius. LPDP harus melampaui penyajian angka tunggal dan membuka metodologi lengkap agar klaim dampak investasi pendidikan dapat diverifikasi secara independen,” jelasnya.
Selain LPDP, Anis turut menyoroti Dana Abadi Perguruan Tinggi (DAPT) yang bertujuan mendukung 23 PTN-BH menuju status World Class University (WCU).
“Universitas jangan hanya mengejar gengsi WCU tetapi juga harus berkontribusi pada industri lokal, UMKM, dan peningkatan kualitas SDM di dalam negeri,” tegasnya.
Sementara itu untuk PKN STAN, Anis mempertanyakan independensi akademis akibat persyaratan kenaikan jabatan dosen yang mewajibkan mengikuti program manajemen talenta internal Kementerian Keuangan.
“Ketergantungan karir dosen pada birokrasi kementerian berpotensi membatasi kebebasan penelitian kritis dan ruang inovasi di lingkungan kampus,” ungkap Anis.
Anis juga mengkritisi fluktuasi drastis jumlah mahasiswa PKN STAN, yang turun dari 7.443 orang pada 2021 menjadi 4.178 orang pada 2024, meskipun peminat tetap tinggi. Penurunan ini, menurutnya, merupakan dampak kebijakan kuota formasi CPNS pemerintah yang menciptakan tantangan operasional serius bagi PKN STAN.
Lebih lanjut, ia mempertanyakan efektivitas proses seleksi mahasiswa baru yang sangat ketat. Dari 37.692 pendaftar, hanya 1.007 yang lulus atau sekitar 3,4 persen. Tingkat selektivitas yang tinggi ini, menurut Anis, memang menghasilkan kandidat terbaik, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang efisiensi proses seleksi, terlebih mayoritas peserta yang tidak lulus telah membayar biaya seleksi.
Anis menegaskan bahwa LPDP dan PKN STAN perlu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta memastikan kebijakan yang lebih inklusif agar kepercayaan publik tetap terjaga dan dampak program pendidikan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.