Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Saadiah Uluputty Soroti Minimnya Alokasi Tanggap Bencana dalam RAPBN 2026, Desak Pemerataan Infrastruktur Jalan

 

Facebook Twitter WhatsApp Telegram

Jakarta (11/09) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menyoroti minimnya alokasi anggaran untuk kebutuhan mendesak penanganan bencana dan infrastruktur jalan daerah dalam RAPBN 2026.

Dari total pagu Rp45,62 triliun, alokasi terbesar masih terserap untuk pembangunan jalan tol sebesar Rp14,03 triliun serta preservasi jalan dan jembatan Rp15,05 triliun.

Namun di sisi lain, lanjut Saadiah, alokasi untuk tanggap darurat bencana, penggantian jembatan kritis, dan penanganan jalan daerah relatif sangat kecil. Program Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat (PMTD) misalnya, hanya mendapat pagu Rp0,203 triliun.

“Padahal risiko bencana di berbagai wilayah, termasuk Maluku, Papua, NTT, dan Sulawesi, masih sangat tinggi. Infrastruktur jalan di daerah-daerah ini juga merupakan akses dasar masyarakat yang tidak bisa diabaikan,” tegas legislator asal Maluku tersebut.

Politisi PKS ini menilai, ketidakseimbangan alokasi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan pembangunan antarwilayah. Menurutnya, pembangunan jalan tol memang penting untuk menopang pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak boleh mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat di daerah yang bergantung pada jalan penghubung dan jembatan kecil bagi aktivitas sehari-hari.

“PKS mendorong agar alokasi anggaran dilakukan secara lebih berimbang. Porsi anggaran untuk preservasi jembatan kritis, jalan daerah, dan cadangan bencana harus ditambah. Fokus pembangunan tidak boleh hanya ke tol, tetapi juga memastikan keberlanjutan akses dasar masyarakat,” ujar anggota Badan Anggaran DPR RI ini.

Lebih lanjut, Saadiah menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus berpijak pada prinsip pemerataan dan keberpihakan kepada seluruh rakyat Indonesia. Ia mengingatkan bahwa masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah terpencil kerap berada di garis depan bencana, sehingga membutuhkan dukungan nyata melalui alokasi anggaran yang memadai.

“Jika akses dasar masyarakat tidak terjamin, maka dampaknya bukan hanya ekonomi, tetapi juga menyangkut keselamatan dan keberlangsungan hidup mereka,” pungkas Saadiah Uluputty.