Jakarta (27/08) — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Reni Astuti, menyampaikan sejumlah catatan kritis dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Kementrian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek), terkait pembahasan postur anggaran dan program strategis kementerian.
Reni menyoroti porsi belanja modal Kementerian Dikti-Saintek yang hanya berada di angka 4,6%. Menurutnya, hal ini berpotensi tidak sejalan dengan target peningkatan mutu pendidikan tinggi dan riset sebagaimana tercantum dalam sasaran SS2, SS3, dan SS4.
“Kalau angkanya kecil, bagaimana infrastruktur strategis bisa terjamin? Apakah kementerian menilai pembangunan infrastruktur sudah selesai, atau justru masih ada persoalan yang harus dituntaskan?” tegasnya.
Selain itu, Reni juga meminta koreksi terhadap data terkait KIP Kuliah yang tercantum dalam paparan kementerian. Ia menemukan adanya anomali dan duplikasi angka pada proyeksi 2008–2029 yang sama dengan data tahun 2024.
Menurut Reni, KIP Kuliah memang berperan penting dalam meningkatkan partisipasi kasar pendidikan tinggi. Namun, ia menekankan pentingnya kementerian memiliki database yang detail mengenai penerima KIP Kuliah, termasuk bagaimana daya serap lulusan di dunia kerja.
“KIP Kuliah sejatinya adalah instrumen untuk memutus mata rantai kemiskinan. Jangan sampai setelah lulus, mahasiswa penerima KIP tidak terserap maksimal di dunia kerja. Target penyerapan kerja yang hanya naik 1–2 persen per tahun jelas belum memadai,” ujarnya.
Terkait program SMA Unggul Garuda, Reni menyatakan dukungan secara substansi, namun menyoroti penempatan anggaran yang masuk dalam pos riset dan inovasi. Menurutnya, karena levelnya pendidikan menengah, maka sebaiknya program tersebut ditempatkan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar tata kelolanya lebih tepat sasaran.
Fraksi PKS, lanjut Reni, juga memberikan dukungan penuh terhadap peningkatan tunjangan kinerja dosen yang naik Rp2,65 triliun. Namun ia mengingatkan agar kebijakan ini benar-benar menyentuh seluruh dosen yang memenuhi kriteria, tanpa terkecuali.
Lebih lanjut, Reni juga mengangkat aspirasi dosen berstatus P3K, termasuk di 35 PTN baru, yang mengalami keterbatasan dalam studi lanjut maupun kesempatan meraih jabatan akademik tertinggi.
“Kami minta kementerian memberi perhatian dan solusi, agar dosen P3K juga bisa berkesempatan melanjutkan studi dan meraih cita-cita menjadi guru besar,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Reni menegaskan pentingnya dukungan pemerintah bagi perguruan tinggi swasta (PTS) agar mendapatkan perhatian dan dukungan yang proporsional, sebagaimana aspirasi yang juga disuarakan berbagai fraksi.
“Fraksi PKS akan terus mengawal agar setiap kebijakan pendidikan benar-benar berpihak pada peningkatan mutu, kesejahteraan tenaga pendidik, serta pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak bangsa,” tutupnya.