Jakarta (21/08) — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Nasir Djamil, menegaskan bahwa pergantian Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) harus memastikan terjaganya kualitas putusan dalam rangka menjaga Undang-Undang Dasar 1945.

“Diharapkan Hakim Mahkamah Konstitusi yang baru bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang berkualitas untuk menjaga UUD 1945,” ujar Nasir Djamil dalam sesi PKS Legislative Report menuju Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Kamis (21/8).

Ia menjelaskan bahwa Komisi III DPR baru saja menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Hakim MK yang akan menggantikan Arief Hidayat, yang akan pensiun pada Februari 2026 karena sudah memasuki usia 70 tahun. Dari hasil proses tersebut, Komisi III menyetujui Inoncius Samsul, yang sebelumnya merupakan bagian dari Badan Keahlian DPR.

Menurutnya, dengan latar belakang keilmuan dan pengalaman, Hakim MK yang baru diharapkan dapat memperkuat peran MK sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi di Indonesia.