Jakarta (14/08) — Pengibaran bendera bajak laut dari film anime, One Piece oleh sejumlah warga di Indonesia, rupanya cukup menggangu beberapa elit di pemerintahan Presiden Prabowo. Mereka yang bereaksi diantaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam), Budi Gunawan, Menteri Pertahanan, Jenderal Syafrie Syamsuddin, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Mereka pada dasarnya mengingatkan warga negara agar bijak dalam menggunakan simbol-simbol berupa bendera atau lainnya, yang bisa mengganggu semangat kesakralan bendera merah putih dan rasa nasionalisme  jelang Perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2025.

One Piece merupakan serial anime bajak laut yang dipimpin The Monkey D. Luffy. Mereka menjelajahi lautan sebagai bentuk kebebasan, perlawanan terhadap ketidakadilan dan korupsi yang merajalela. Serial ini sangat populer di kalangan anak-anak  generasi 90-an. Entah, siapa yang mengawali. Namun pengibaran bendera bajak laut yang disebut Jolly Roger ini dinilai banyak pihak sebagai bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Semacam bentuk ekspresi kekecewaan. Sayangnya, bendera ini seringkali dipasang bersama dengan bendera merah putih sehingga memicu kontroversial.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera, Hj Meity Rahmati menilai pengibaran bendera One Piece di negara demokrasi seperti Indonesia masih dalam batas wajar. Ia menganggap perilaku sebagian warga tersebut tak lebih sebagai bentuk ekspresi yang dijamin undang-undang. Bahkan menurutnya, bukan tak mungkin hanya sebatas hobby saja karena mereka menggemari serial anime dari Jepang tersebut.

“Anime ini memang sangat populer di kalangan anak-anak 80-an akhir dan 90-an. Komunitas atau perkumpulan penggemar di kalangan anak-anak muda juga sudah ada sejak lama. Ya, sekarang, kan puncak-puncak era anak 80-an dan 90-an. Mereka yang sedang mengisi semua ranah hidup di negara kita ini. Baik sektor formal maupuan informal. Saya termasuk anak 80-an. Jadi, sama seperti serial Manga Naruto, dan lain-lain. Begitu sukanya, ada yang bahkan senang memakai kostumnya,” ungkapnya.

Walau begitu, Meity juga berharap, pengibaran bendera tersebut tak disanding-sandingkan dengan bendera merah putih. Terlebih menjelang perayaan hari kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2025.

“Saya tetap berpandangan apa yang dilakukan sebagian masyarakat kita tidak akan mengurangi kesakralan bendera merah putih sebagai kebanggaan dan perwujudan rasa nasionalisme kita. Tapi ada baiknya tidak dilakukan di tengah situasi yang mestinya masyarakat fokus pada perayaan hari kemerdekaan,” jelasnya.  

Politis dari Sulsel itu juga menambahkan bahwa, kekecewaan masyarakat pada sebuah pemerintahan sah-sah saja. Terlebih di Indonesia sebagai negara demokratis. Namun ia meminta masyarakat memberikan kesempatan pada pemerintahan Prabowo Subianto untuk membuktikan programnya sangat pro pada kesejahteraan rakyat.

“Pemerintahan ini baru berjalan satu tahun sebulan. Jadi, masih banyak waktu untuk menilai dampaknya terhadap pembangunan,” pungkasnya.