Jakarta (03/08) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Keadilan Sejahtera Surahman Hidayat menyampaikan keprihatinan mendalam atas berbagai musibah bencana yang melanda sejumlah wilayah Indonesia dalam sepekan terakhir, mulai dari gempa bumi hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kehilangan, kerusakan, dan penderitaan yang dialami saudara-saudara kita merupakan luka bersama yang harus kita tanggulangi dengan empati dan tindakan nyata.
Disamping itu, Surahman juga menyampaikan apresiasi terhadap seluruh elemen penanggulangan bencana, serta mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan teknologi, edukasi masyarakat, dan kewaspadaan nasional.
Surahman mengatakan bahwa Komisi VIII DPR RI akan terus melakukan pengawasan dan advokasi kebijakan agar sistem penanggulangan bencana nasional berjalan secara responsif, inklusif, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Apresiasi setinggi-tingginya kepada para petugas BNPB, BPBD, TNI, Polri, tenaga medis, relawan, dan pekerja sosial yang telah berada di garis depan dalam penanganan bencana. Mereka adalah pahlawan kemanusiaan yang tidak hanya menyelamatkan nyawa, tapi juga menyalakan harapan,” ujar Surahman.
Legislator FPKS ini menekankan pentingnya percepatan distribusi bantuan logistik dan layanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak bencana alam. Diharapkan seluruh pemangku kepentingan untuk bersikap lebih sigap dalam mengantisipasi dan merespons situasi darurat demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat.
“Kami mendorong pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk bergerak cepat dalam mendistribusikan bantuan seperti makanan bergizi, air bersih, obat-obatan, tenda darurat, dan layanan trauma healing. Dalam kondisi krisis, waktu adalah segalanya, karena setiap keterlambatan bisa berdampak besar,” ujar Surahman.
Disamping itu, Surahman juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi modern dalam penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini berbasis satelit, penggunaan drone untuk pemantauan lapangan, serta aplikasi pelaporan risiko seperti InaRISK dinilai krusial untuk memperkuat respons dini.
”Peningkatan kapasitas masyarakat juga harus menjadi prioritas, melalui pelatihan kebencanaan, simulasi evakuasi, dan edukasi komunitas berbasis lokal yang inklusif. Ketangguhan masyarakat adalah pondasi sistem mitigasi yang berkelanjutan,” imbuh Surahman.
Dalam konteks yang lebih luas, anggota Komisi VIII DPR RI ini mengatakan saat ini diperlukan peningkatan kewaspadaan nasional. Semua pihak, dari pemerintah pusat hingga masyarakat desa, perlu menyadari bahwa tantangan bencana tidak mengenal batas wilayah. Kesiapan yang terintegrasi, koordinasi lintas lembaga, dan akses informasi yang akurat adalah kunci untuk menekan risiko dampak yang lebih besar.
”Masyarakat Indonesia dihimbau untuk tetap tenang dan waspada terhadap potensi bencana susulan, memantau informasi resmi melalui kanal seperti InfoBMKG dan aplikasi InaRISK, serta tidak melakukan aktivitas pemicu bencana seperti pembakaran lahan,” kata Surahman.
Disamping itu, Surahman juga menghimbau masyarakat untuk aktif menjaga kelestarian lingkungan, sebagai wujud tanggung jawab bersama. Kegiatan reboisasi, pengurangan sampah plastik, pelestarian kawasan rawan longsor, serta praktik pertanian ramah lingkungan harus menjadi bagian dari gaya hidup kolektif.
”Menjaga kelestarian lingkungan bukan sekadar pilihan, melainkan benteng utama bangsa dalam menghadapi ancaman bencana alam yang kian kompleks,” pungkas Surahman.