Jakarta (24/7) – Fraksi PKS menegaskan komitmennya dalam memperkuat fungsi pengawasan DPR RI terhadap pengelolaan keuangan negara. Hal ini disampaikan oleh Amin AK, anggota Fraksi PKS DPR RI sekaligus Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI.

Menurut Amin, peran utama BAKN adalah memastikan setiap rekomendasi yang dihasilkan dari audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) ditindaklanjuti secara sistematis dan tepat sasaran.

“Tugas utama BAKN adalah mengawasi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. Rekomendasi itu kami telaah, lalu didistribusikan ke komisi-komisi terkait,” jelas Amin.

Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan atas isu-isu lintas kementerian dan lembaga, seperti subsidi energi dan subsidi pupuk, yang tidak bisa ditangani oleh satu komisi saja.

“Kalau temuan menyangkut banyak sektor, misalnya subsidi energi yang melibatkan Kementerian ESDM, BUMN, dan Kementerian Keuangan, itu dikawal langsung oleh BAKN,” tambahnya.

Lebih lanjut, Amin menyampaikan bahwa tujuan akhir dari pengawasan ini adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), di mana setiap lembaga negara dan BUMN menjalankan tugasnya secara efisien, efektif, dan akuntabel.

Fraksi PKS terus mendorong agar lembaga-lembaga negara menjadikan hasil audit BPK sebagai pijakan penting untuk perbaikan tata kelola dan peningkatan akuntabilitas publik.