Jakarta (15/07) — Anggota Komisi VIII DPR RI sekaligus Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, menegaskan dalam masa sidang di DPR kali ini, yang terpenting adalah pembahasan dua isu strategis dalam rapat kerja dengan mitra komisi VIII yaitu Kementerian Sosial, Kementerian Agama, dan Badan Penyelenggara Haji. Hal ini disampaikan dalam kegiatan PKS Legislative Report.
Menurut Hidayat, dua isu utama yang menjadi perhatian adalah evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun berjalan beserta revisi UU Penyelenggaraan Haji dan Umroh, dan realisasi program Sekolah Rakyat yang digulirkan oleh Kementerian Sosial atas perintah Presiden Prabowo.
Ia menyebut, kedua hal ini menjadi perhatian Komisi 8 dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, sehingga perlu pengawasan dan perhatian khusus dari DPR RI.
“Ada dua yang paling utama dibahas oleh Komisi 8 dalam masa sidang kali ini. Dengan Kementerian Sosial, kita membahas mengenai realisasi program Sekolah Rakyat, dan dengan Kementerian Agama serta Badan Penyelenggara Haji, kita fokus pada evaluasi program haji serta revisi undang-undang penyelenggaraan haji dan umroh”ujarnya.
Terkait penyelenggaraan haji, Hidayat menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh, baik dari sisi pelayanan, manajemen kuota, hingga persoalan biaya. Ia berharap hasil evaluasi ini bisa menjadi bahan penyempurnaan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Haji dan Umroh yang tengah digodok bersama pemerintah.
“Kita ingin memastikan bahwa pelaksanaan ibadah haji berjalan lebih baik dan transparan, serta berpihak kepada kepentingan jamaah,” tegasnya.
Sementara itu, terkait program Sekolah Rakyat, Hidayat mengapresiasi inisiatif Presiden Prabowo yg pelaksanaannya dikomandoi oleh Kementerian Sosial dalam memperluas akses pendidikan masyarakat. Namun, ia juga mendorong agar program ini tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar mampu menjangkau kelompok rentan dan meningkatkan kualitas pendidikan berbasis pemberdayaan sosial untuk memotong lingkaran setan kemiskinan.
“Program ini harus dikawal dengan baik agar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Melalui rapat ini, Hidayat menegaskan komitmen Komisi VIII DPR RI untuk terus menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan terhadap kementerian dan lembaga mitra kerja, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik, sosial, dan keagamaan.
“Agar semua kementerian dapat melaksanakan amanah dan tugasnya dengan yang lebih baik untuk kemaslahatan umat, rakyat dan Negara,” tutupnya