Jakarta (15/07) — Satgas pangan merilis ada 212 perusahaan bertanggung jawab terhadap kerugian konsumen senilai 3.2 triliun, angka yang fantastis. Jika saja dihitung manual per kg kerugiannya 5000 rupiah maka perkiraan beras oplosan yang beredar 700.000 ton di pasar. Kebutuhan bulanan beras nasional adalah 2.6 juta ton. Hampir 25% beras yang beredar diduga oplosan.

“Beras oplosan berkualitas premium yang dipasarkan oleh oknum perusahaan beras ini sangat merusak dan menciderai petani kita, merusak mental dan hanya berpikir keuntungan saja” protes Riyono Caping Anggota Komisi IV DPR FPKS

Keberhasilan petani dengan produksi beras nasional yang bagus musim ini harus dijaga dan diapresiasi, petani harus diberikan reward pada level produksi. Harga yang bagus pada GKP dan GKG dan beras membuat petani senang, puncak kebahagiaan petani.

“Beras petani memiliki kualitas yang premium aslinya, enak dan cocok dengan lidah orang Indonesia umumnya. Harga dipasaran juga masih terjangkau pada level konsumen” tambah Riyono.

Fenomena beras oplosan akhir – akhir ini menunjukkan bahwa konsolidasi tata kelola perberasan nasional kita masih lemah. Peredaran beras negara belum mampu menjaganya dengan baik.

“Beras yang beredar dipasar bebas itu per bulan 2,5 juta ton untuk kebutuhan konsumsi masyarakat. Negara melalui Bulog hanya bisa menyediakan kurang lebih 5% atau 0.1 juta ton dan sisanya 2.4 juta itu dikuasai oleh swasta. Artinya tata kelola beras dikendalikan oleh swasta, rawan akan penyimpangan seperti oplosan dan juga penyelundupan” papar Riyono.

Waktunya negara hadir sepenuhnya, beras harus dikendalikan oleh negara dari hulu sampai hilir. Swasta tetap hidup dan berkontribusi dengan menyediakan beras khusus untuk masyarakat dengan program sosial seperti SPHP.

“Negara baru berperan di 5% dipasar beras, harusnya minimal 20% atau bahkan 50% untuk memastikan bahwa tata niaga dipegang dan dikendalikan oleh negara” tegas Riyono.

Satgas pangan akan kewalahan dan tetap akan ada saja praktik curang dalam bisnis beras. Kehadiran secara regulasi dan hadirnnya BUMN pangan yang kuat akan menjadi solusi bagi keemanan pangan rakyat.