Jakarta (08/07) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Riyono, menerima audiensi dari Koalisi Sistem Pangan Lestari (KSPL) terkait aspirasi dan rekomendasi terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Pleno Fraksi PKS DPR RI, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (08/07).

Dalam audiensi tersebut, perwakilan KSPL menyampaikan sembilan rekomendasi utama berbasis kajian dan pengalaman pendampingan di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua.

Poin-poin yang disampaikan meliputi penekanan terhadap kedaulatan dan ketahanan pangan, pendekatan sistemik berbasis ekoregionalisasi, penguatan pangan lokal, hingga usulan bab baru tentang peringatan dini dan penanganan kerawanan pangan.

Menanggapi paparan tersebut, Riyono menyampaikan apresiasi tinggi terhadap komitmen KSPL dalam mengawal isu strategis ini. Ia menyatakan bahwa aspirasi yang disampaikan sangat sejalan dengan visi perjuangannya selama ini dalam memperjuangkan kedaulatan dan keadilan pangan, khususnya pangan lokal.

“Saya rasa kita ini sudah sehati. Semua yang disampaikan tadi — tentang pangan lokal, keanekaragaman hayati, pangan biru berbasis laut, pangan di sekitar hutan — semuanya sudah menjadi bagian dari perjuangan saya sejak lama. Saya sering katakan, pangan lokal adalah pangan masa depan,” ujar Riyono.

Riyono juga menyoroti lemahnya posisi Bulog dalam pengelolaan cadangan pangan nasional yang menjadi salah satu latar belakang penting bagi revisi UU Pangan. Ia mendorong penguatan lembaga pangan negara agar bisa langsung berada di bawah Presiden demi memperkuat kedaulatan pangan Indonesia.

Sebagai Ketua DPP PKS Bidang Petani, Nelayan, dan Masyarakat Adat, Riyono mengaku telah lama menggagas gerakan seperti ‘One Day One Fish’ dan ‘Bank Pangan Rumah Tangga’ yang bertujuan memperkuat ketahanan pangan berbasis komunitas.

“Kami di PKS sudah memulai gerakan ATM Beras di berbagai daerah. Tapi saya berpikir, bisa nggak kita punya ATM Singkong, ATM Buah? Karena pangan itu bukan hanya soal logistik, tapi peradaban. Dan kuncinya adalah kesejahteraan petani, nelayan, dan masyarakat lokal,” ungkap Riyono.

KSPL dalam pertemuan tersebut juga menyinggung dampak negatif kebijakan food estate yang dinilai gagal secara produksi dan keberlanjutan. Menanggapi hal itu, Riyono menegaskan bahwa dirinya sudah sejak awal mengkritik konsep food estate.

“Saya sudah katakan secara terbuka bahwa food estate itu gagal dan harus dihentikan. Kita tidak bisa menumpangkan kebijakan strategis seperti UU Pangan ini pada program sesaat. Undang-undang ini harus menjangkau Indonesia Emas 2045,” tegasnya.

Riyono menutup pertemuan dengan komitmen untuk terus membuka ruang dialog, menyerap masukan, serta memperjuangkan isi RUU Pangan agar betul-betul berpihak pada kedaulatan pangan rakyat Indonesia.