Purbalingga (10/10) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Rofik Hananto meresmikan penyalaan pertama program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Jawa Tengah bertempat di Halaman Balai Desa Cipaku, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga.
Program BPBL tersebut merupakan sinergi Komisi VII DPR RI dengan Kementerian ESDM RI, dimana Komisi VII DPR RI menyetujui pemasangan listrik gratis kepada 125.000 RT di seluruh Indonesia, serta 15.000 alokasi untuk Jawa Tengah.
Di Dapilnya yaitu Jateng VII yang meliputi 3 kabupaten yakni Purbalingga, Kebumen, dan Banjarnegara ada total 2.942 rumah tangga penerima bantuan, dengan rincian Purbalingga sebanyak 1.027 RT, Kebumen 834 RT, serta Banjarnegara 1.081 RT.
Dalam sambutannya, Rofik mengatakan program listrik gratis ini merupakan salah satu aspirasi yang diperjuangkan di Komisi VII DPR RI.
“BPPL ini merupakan program yang diperjuangkan di Komisi VII DPR RI untuk masyarakat, ini bentuk negara hadir,” tutur Rofik.
Rofik mengatakan akses listrik menjadi parameter untuk melihat apakah suatu daerah dikategorikan daerah miskin atau tidak.
Menurutnya, masih banyak rumah tangga kurang mampu yang belum mendapatkan akses listrik walaupun di depan rumahnya terdapat kabel dan tiang listrik.
“Negara hadir untuk melistriki masyarakat karena kenyataannya masih banyak masyarakat belum terlistriki. Kalau disuruh pasang listrik mandiri keberatan karena katanya mahal,” tutur Aleg DPR RI Fraksi PKS tersebut.
Adapun untuk jenis daya listrik yang dipasang pada tahun ini merupakan daya 900 VA, sebuah peningkatan dari pemasangan daya 450 VA pada BPBL 2022 sebelumnya.
Melalui daya 900 VA tersebut, Rofik berharap dapat mempermudah aktivitas masyarakat sehari-hari.
“Mereka bisa masak nasi dengan menggunakan listrik, memakai pompa air listrik dan juga mengoperasikan peralatan listrik lainnya,” ujar Anggota DPR RI Dapil Jateng VII tersebut.
Rofik berharap elektrifikasi rumah tangga terutama di RT kurang mampu dapat menjadi alternatif yang lebih murah dibanding minyak atau gas, dan anak-anak juga dapat belajar menggunakan lampu listrik.
Melalui program BPBL juga, Rofik berharap sinergi DPR RI dengan Pemerintah dan PLN dapat menurunkan Indeks kemiskinan.
“Diharapkan pada tahun 2024 nanti, tidak ada lagi masyarakat yang tidak memiliki akses listrik. Ini sebagai bukti kehadiran Negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia…kita berharap dengan BPBL, Indeks Kemiskinan berkurang,” harap Politisi asli Purbalingga tersebut.
Hadir pada acara peresmian tersebut Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Wanhar, mengatakan Rasio Elektrifikasi (RE) atau penyaluran listrik ke rumah tangga ini mencapai 99.70% di seluruh Indonesia. Masih terdapat 0,30% rumah tangga belum berlistrik yang sebagian besar tersebar di wilayah terpencil (remote area) khususnya daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T).
“Meskipun tinggal 0,30% (rumah tangga belum berlistrik) namun ini menantang, karena ada yang di pinggir laut, gunung, seberang sungai. Ini menjadi pemikiran pemerintah bagaimana akses listrik bisa menjangkau ke seluruh pelosok Nusantara, ke semua rumah tangga” jelas Wanhar.
Salim Sulaiman, warga Desa Cipaku yang rumahnya dijadikan seremonial penyalaan perdana BPBL tersebut menyampaikan sudah bertahun-tahun sudah menyalur listrik dari rumah orang tuanya.
Salim yang menjadi tukang bersih-bersih dengan pendapatan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari mengaku belum mampu untuk memasang listrik secara mandiri.
Melalui BPBL ini, Salim dapat tersenyum lebar di hadapan wartawan serta mengucapkan terima kasih kepada DPR dan Pemerintah yang telah menyalurkan bantuan pasang baru listrik tanpa dipungut biaya sama sekali.
“Saya bersyukur sekali dan terima kasih kepada DPR dan Pemerintah, semoga ke depannya bisa buat usaha, kan sudah ada listrik,” ujar Salim.