Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Proyek Pariwisata Pulau Komodo Berlanjut, Aleg PKS: Pertimbangkan Rekomendasi UNESCO

 

Facebook Twitter WhatsApp Telegram

 

Jakarta (12/08) — Anggota Komisi X dari Fraksi PKS, Mustafa Kamal meminta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno mempertimbangkan rekomendasi United Nations Educational, Scientific and Cultural (UNESCO) untuk menghentikan sementara kelanjutan pembangunan infrastruktur pariwisata di Taman Nasional Komodo sampai revisi AMDAL dikumpulkan untuk ditinjau oleh Uni Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN).

“Rekomendasi dari UNESCO ini menandakan belum tercapai sepenuhnya komitmen Pemerintah untuk membangun geopark atau wilayah terpadu yang mengedepankan perlindungan dan penggunaan warisan geologi dengan cara yang berkelanjutan dalam proyek ini. Menparekraf harus penuhi ini,” kata Mustafa pada Selasa (10/09/2021).

Mustafa menegaskan pembangunan proyek infrastruktur ini jangan sampai menghilangkan keaslian lingkungan yang menjadi daya tarik wisata.

“Karena wisatawan ingin melihat alam liar disana, bukan bangunan-bangunan beton yang merusak keaslian alamnya. Konsepnya sama sekali berbeda dengan kebun binatang,” tegas Mustafa.

Menurutnya, Pemerintah harus menyelesaikan terlebih dahulu revisi AMDAL sebelum melanjutkan kembali pembangunan infrastruktur dalam proyek ini agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap Outstanding Universal Value (OUV) yang terkandung di Taman Nasional Komodo sebagai situs warisan alam dunia.

“Pembangunan pariwisata ini harus berkomitmen penuh terhadap konservasi dan keterlibatan masyarakat lokal,” tambah Politikus PKS ini.

Sebelumya, Komite Warisan Dunia UNESCO melalui dokumen bernomor WHC/21/44.COM/7B meminta pemerintah untuk menghentikan sementara seluruh proyek infrastruktur pariwisata di dan sekitar lokasi yang berpotensi berdampak pada OUV hingga AMDAL dikumpulkan untuk ditinjau oleh IUCN.

Adapun WHC juga meminta pemerintah mengumpulkan laporan terbaru tentang status konservasi di lokasi tersebut paling lambat pada 1 Februari 2022.

Pemerintah melalui Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK, Wiratno menyatakan proyek ini akan tetap dilanjutkan karena terbukti tidak memberikan dampak apa-apa.

Terpisah, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno menegaskan akan mengebut revisi AMDAL untuk Pembangunan infrastruktur pariwisata di Pulau Rinca dan Padar yang termasuk Taman Nasional Komodo.